BERITA

Pemerintah Desa Ulak Banjir Rambahan Gelar Rapat Perubahan APBDesa Tahun 2025 Bersama BPD

Ulak Banjir Rambahan, 24 Oktober 2025 – Pemerintah Desa Ulak Banjir Rambahan menggelar rapat pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, bertempat di Balai Desa Ulak Banjir Rambahan. Rapat ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Desa Ulak Banjir Rambahan, KASONO, didampingi oleh Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Hadir pula Ketua BPD, TOMI KURNIA PUTRA, beserta anggota, yang turut memberikan masukan dan tanggapan terhadap rencana perubahan APBDesa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa menjelaskan bahwa perubahan APBDesa dilakukan untuk menyesuaikan beberapa program dan kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran akibat dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Perubahan ini bukan sekadar administrasi, tapi bentuk penyesuaian terhadap kondisi dan prioritas pembangunan yang berkembang di masyarakat. Semua perubahan tetap berdasarkan hasil musyawarah dan kebutuhan nyata di desa,” ujar Kepala Desa.

Sementara itu, Ketua BPD menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah desa selama perubahan tersebut dilaksanakan secara transparan dan sesuai prosedur.

“BPD berkewajiban mengawal dan memastikan setiap perubahan APBDesa disusun dengan musyawarah serta memperhatikan aspirasi warga,” katanya.

Adapun dalam rapat tersebut, Pemerintah Desa memaparkan beberapa poin utama perubahan, antara lain:

1. Penyesuaian pada kegiatan pembangunan fisik desa,

2. Realokasi sebagian dana operasional pemerintahan desa,

Setelah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, rancangan Perubahan APBDesa Ulak Banjir Rambahan Tahun 2025 disetujui untuk selanjutnya diajukan kepada Kecamatan Tebo Ulu guna dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat berlangsung dengan tertib dan penuh musyawarah, mencerminkan semangat kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.